AKUNTANSI KOMPARATIF

Standar akuntansi adalah regulasi atau aturan (termasuk pula hokum dan anggaran dasar) yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Dengan demikian, standar akuntansi merupakan hasil dari penetapan standar. Dibeberapa Negara standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan laporan secara tersendiri, dan bukan untuk laporan konsolidasi. Di Negara-negara tersebut, perusahaan bebas untuk memilih standar akuntansi yang berbeda terhadap laporan keuangan konsolidasi. Untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai bagaimana akuntansi bekerja disuatu Negara, kita harus memberikan perhatian terhadap proses penetapan standar akuntansi, standar akuntansi yang dihasilkan dan praktik sebenarnya. Auiding menambah kredibilitas laporan keuangan. Dengan demikian, kita juga harus membahas peranan dan tujuan auditing di Negara-negara yang akan dibahas.
Penetapan standar akuntansi umumnya melibatkan gabungan kelompok sector swasta dan public. Sector swasta meliputi profesi akuntansi dan kelompok lain yang dipengaruhi oleh proses pelaporan keaungan seperti pengguna dan penyusun laporan keuangan dan para karyawan. Sector public termasuk badan-badan seperti otoritas pajak, kementrian yang bertanggung jawab atas hokum komersial dan komisi pasar modal. Bursa efek juga memengaruhi proses tersebut dan mungkin termasuk dalam sector swasta atau public, tergantung negaranya. Peranan dan pengaruh kelompok-kelompok ini dalam penetapan standat akuntansi berbeda dari satu Negara ke Negara lain. Perbedaan-perbedaan ini membantu menjelaskan mengapa satndar akuntansi berbeda-beda di seluruh dunia. 
Hubungan antara standar akuntansi dan praktik akuntansi sangat rumit dan tidak selalu bergerak dalam satu arah yang sama. Dalam bnebepara kasus, praktik berasal dari standar; pada kesempatan lain, standar berasal dari praktik. Prakrik dapat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan pasar seperti yng berkaitan dengan kompetisi terhadap dana dalam pasar modal. Perusahaan yang bersaing untuk memperoleh dana secara sukarela dapat menyediakan informasi melebihi apa yang diharuskan sebagai respons terhadap permintaan para investor dan pihak lain terhadap informasi. Jika permintaan terhadap informasi tersebut cukup kuat, standar dapat diubah untuk mewajibkan pengungkapan yang sebelumnya bersifat sukarela. 
Eman system akuntansi nasional
Prancis
Merupakan pendukung utama penyeragaman akuntansi nasional di dunia. Kementrian Ekomnomi Nasional menyetujui plan comptable general (kode akuntansi nasioanal) resmi yang pertama pada bulan September 1947. Revisi kode tersebut dilakukan pada tahun1957. Revisi selanjutnya terjadi pada tahun 1982 berdasarkan Direktif Keempat Uni Eropa. Pada tahun 1986, rencana tersebut diperluas untuk melaksanakan ketentuan dalan Direktif Ketujuh UE terhadap laporan keuangan konsolidasi dan revisi lebih lanjut pda tahun 1999.
Plan Comptable General berisi:
•Tujuan dan prinsip akuntansi serta pelaporan keuangan
•Devisisi akitiva, kewajiban, ekuitas pemegang saham, pendapatan dan beban
•Aturan pengakuan dan penilaian
•Daftar akun standar, ketentuan mengenai penggunaanya, dan ketentuan tata buka lainnya
•Contoh laporan keuangan dan penyajian-penyajiannya
Akuntansi di Prancis sangat terkait dengan kode sehingga sangat mungkin untuk melewatkan kenyataan bahwa legilasi hokum komersial (yaitu code de Commerce) dan hokum pajak sebenarnya menentukan banyak praktik akuntansi dan pelaporan keuangan di Prancis. Keduanya ada sebelum rencana.
Setiap peusahaan harus memiliki manual akuntansi, jika perusahaan yakin bahwa memahami dan mengndalikan proses akuntansi merupakan sesuatu , jika perusahaan yakin bahwa memahami dan mengndalikan proses akuntansi merupakan sesuau yang perlu. Setidaknya, manual ini mencakup diagram arus yang lengkap dan penyelesaiann arus keseluruhan sisitem akuntansi, deskripsi seluruh prosedur pengelolaan data, pernyataan kompeherensif mengenai prinsip akuntansi yang mendasari laporan keuangan tahunan, da prosedur yang digunakan dalam perhitungan persediaan tahunan yang wajib dilakukan. Cirri khusus akuntansi di Prancis aadalah terdapatnya dikotomi antara laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dengan laporan keuangan kelompok usaha yang dikonsololidasikan.
Regulasi dan penegakan aturan akuntansi
Lima organisasi utama yang terlibat dalam proses penetapan standar di Prancis. Untuk memberikan gambaranynag sebenarnya an sewajarnya (image fidele), laporan keuangan harus disusun sesuai dengan peraturan (regularite) dan dengan nilai baik (sincerite). Cirri utama pelaporan di Prancis ketentuan mengenai pengungkapan catatan kai yangekstensif dan detail, ysg meliputi hal-hal berikut:
 Penjelasan mengenai aturan pengukuran yang diberlakukan 
 Perlakuan akuntansi untuk pos-pos dalam mata uang asing
 Laporan perubahan aktiva tatap dan depresiasi
 Detail provisi
 Detail revaluasi yang dilakukan
 Analisis piutang dan utang sesuai masa jatuh tempo
 Daftar anak perusahaan dan kepemilikan saham 
 Jumlah komitmrn pension dan imbalan pascakerja lainnya
 Detail pengaruh pajak terhadap laporan keuangan
 Rata-rata jumlah karyawan sesuai golongan
 Analisis pendapatn menurut aktivitas dan geografis

Pengukuran akuntansi
Akuntansi untuk perusahaan secara individual merupakan dasar hokum untuk membagikan deviden dan menghitung pendapatan kena pajak. Aktiva berwujud umumnya dinilai berdasarkan biaya historis. Aktiva tatap didepresiasikan menurut provisi pajak, umumnya menurut dasar garis lurus atau saldo berganda.persediaan harus dinilai sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya atau nilai realisasi dengan menggunakan metode FIFO atau rata-rata tertimbang. Biaya penelitian dan pengembangan debebankan pada saat terjadinya, namun dikapitalisasikan dalam keadaan yang tertentu. Jika dikapitalisasi, biaya penelitian dan pengembangan harus diamortisasi selama tidak lebih dari 5 tahun.

Jerman 
Lingkungan akuntansi di Jerman mengalami perubahan terus menerus dan hasilnya luar biasa sejak berakhirnya Perang Dunia II. Pada awal tahun 1970-an, Uni Eropa mulai mengeluarkan direktif harmonisasi, yang harus diadopsi oleh Negara-negara anggotanya ke dalam hokum nasional. Direktif Uni Eropa ynag Keempat, Ketujuh dan Kedelapan seluruhnya masuk ke dalam hokum jerman melalui Undang-undang Akuntansi Kompeherensif yang diberlakukan pada tanggal 19 Desember 1985. Legislasi ini merupakan sesuatu yang luar biasa karena (1) mengintegrasikan seluruh ketentuan di jerman mengenai akuntansi, pelaporan keuangan, pengungkapan dan auditing ke dalam satu undang-undang saja; (2) undang-undang ini bersifat sama khususnya dengan buku ketiga Hukum Komersial Jerman (HGB), sehingga berlaku bagi semua jenis badan usaha, mulai dari persekutuan terbatas sehingga perusahaan yang sahamnya dimiliki public; dan (3) legislasi ini utamanya didasarkan pada konsep dan praktik di Eropa.


Regulasi dan penegakan aturan akuntansi
Undang-undang tentang Pengendalian dan Transparansi tahun 1988 memperkenalkan kaharusan bagi Kementrian Kehakiman utuk mengakui badan swasta yang menetapkan standar nasional untuk memenuhi tujaun berikut:
•Mengembangkan rekomendasi atas penerapan standar akuntansi dalam laporan keuangan konsolidasi
•Memberikan nasihat kepada Kementrian Kehakiman atas legislasi akuntansi yang baru
•Mewakili jerman dalm organisasi akuntansi internasional, seperti IASB.
Pelapoarn keuangan
Undang-undang akuntansi tahun 1985 secara khusus menentukan isi dan bentuk laporan keuangan, yang meliputi: (1) Neraca; (2) Laporan laba rugi; (3) Catatan atas laporan keuangan; (4) Laporan manajemen; (5) Laporan auditor. Cirri utama pelaporan keuangan di jerman adalah laporan secara pribadi oleh auditor kepada dewan direktur pengelola perusahaan dan dewa pengawas perusahaa. Laporan ini berisi pendapat terhadap prospek masa depan perusahaan, dan khususnya factor-faktor yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan.
Pengukuran akuntansi
Dua bentuk metode pembelian yang diizinkan adalah: metode nilai buku dan metode revaluasi (pada dasarnya kedua metode ini berbeda dalam perlakuan atas hak kepemilikan minoritas). Aktiva dan kewajiabn dari perusahaan yang diakuisi dinilai sebesar nilai kini dan jumlah yangtersisa merupakan goodwill. Goodwill dapat disalinghapuskan terhadap cadangan dalam ekuitas atau diamortisasi secara sistematis selama seumur mamfaat ekonominya. Hokum tersebut menyebutkan periode 4 tahun sebagai periode amortisasi regular, akan tetapi periode sehingga 20 tahun masih dapat diterima.

Jepang
Untuk memahami akuntansi de jepang, seseorang harus memahami budaya, praktik usaha dan sejarah jepang. Jepang mrupakan masyarakat tradisional dengan akar budaya dan agama yang kuat. Kesadaran kelompok dan saling ketargantungan dalam hubungan pribadi dan perusahaan berlawanan dengan hubungan independen yang wajar diantara individu-individu dan kelompok di Negara-negara Barat.

Regulasi dan penegakan aturan akuntansi
Pemerintah nasional masih memiliki pengaruh paling signifikan terhadap akuntansi di jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada tiga undang-undang: Hukum Komersial, Undang-undang Pasar Modal dan Undang-undang Pajak Penghsilan Perusahaan. Ketiga hokum tersebut berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Seorang peneliti Jepang menyebut keadaan tersebut sebagai “system hokum segitiga.”
Pelaporan keuangan
Perusahaan yamg didirikan menurut Hukum KOmersial diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham, yang berisi: (1) Neraca; (2) Laporan laba rugi; (3) Laporan usaha; (4) Proposal atas penentuan penggunaan laba ditahan; (5) Skedul pendukung.
Pengukuran akuntansi
Metode ekuitas digunakan untuk mencata usaha patungan; konsolidasi secara proporsional tidak diperbolehkan. Persediaan dapat dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nama yang lebih rendah antara biaya atau harga pasar; namun biaya yang paling banyak digunakan. Sedangkan biaya penelitian dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya. Sewa guna usaha ynag mengalihkan kepemilikan kepada pihak penyewa harus dikapitalisasikan.

Belanda 
Belanda memiliki ketentuan akuntansi dan pelaporan keuangan yang relative permisif, tetapi standar praktik professional ynag sangat tinggi. Belanda merupakan Negara hokum kode, namun akuntansinya berorientasi pada penyjian wajar. Pelaporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua aktivitas terpisah. Belanda merupakan salah satu pendukung pertama atas standat internasional untuk akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pernyataan IASB menerima perhatianbesar dalam menentukan praktik yang dapat diterima. Belanda juga menjadi tempat bagi beberapa perusahaan multinasional terbesar di dunia.
Regulasi dan pengakuan aturan akuntansi
Regulasi di belanda tetap liberal hingga tahun 1970 ketika Undang-undang Lppran Keuangan Tahunan diberlakukan. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari program besar perubahan dalam bidang hikum [erusahaan dan diperkenalkan sebagian untuk mencerminkan harmonisasi hokum perusahaan di dalam UE yang akan terjadi.dewan pelaporan tahunan mengeluarkan tuntutan terhadap prinsip akuntansi yang dapat diterima secara umum. Dewan tersebut memiliki anggota yang berasal dari tiga kelompok berbeda: (1) Penyusunan laporan keuangan; (2) Penggunaan laporan keuangan; (3) Auditor laporan keuangan
Pelaporan keuangan 
Kualitas pelaporan keuangan belanda sangat seragam. Laporan keuangan wajib harus disusun dalam bahasa belanda, namun dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman dapat diteima. Laporan keuangan harus memuat hal-hal: (1) Neraca; (2) Laporan alba rugi; (3) Catatan-catatan; (4) Laporan direksi; (5) Informasi lain yang direkomendasikan.
Pengukuran akuntansi
Meskipun metode penyatuan untuk penggabungan usaha dapat digunakan dalam kondisi tertentu, metode tersebut sudah jarang digunakan di belabda. Yang umum digunakan adalah metode pembelian.goodwill merupakan perbedaan antara biaya akuisi dengan nilai wajar aktiva dan kewajiban yang dibeli. Fleksibilitas Belanda dalam pengukuran akuntansi dapat terlihat dengan diperbolehkannnya penggunaan nilai kini untuk aktiva berwujud seperti persediaan dan aktiva yang disusutkan.

Inggris 
warisan akuntansi inggris bagi dunia sangat penting. Inggris merupakan Negara pertama di dinia yang mengembangkan profesi akuntansi yang kita kenal sekarang.konsep penyajian hasil dan posisi keuangan yang wajar juga berasal dari inggris. 
Penetapan standar di inggris berkembang dari rekomendasi atas prinsip akuntansi hingga pembentukan Komite Pengaruh Standar Akuntansi pada tahun 1970, yang kemudian dinamakan sebagai Komite Standar akuntansi.
Pelaporan akuntansi 
Pelaporan keuangan Inggris termasuk yang paling komprehensif di dunia. Laporan keuangan umumnya mencakup: (1) Laporan Direksi; (2) Laporan laba dan rugi dan neraca; (3) Laporan arus kas; (4) Laporan total keuntungan dn kerugian yang diakui; (5) Laporan kebujakan akuntansi; (6) Catatan atas referensi dalam laporan keuangan; (7) Laporan auiditor.
Pengukuran akuntansi
Berdasarkan metode akuisis, goodwill dihitung sebagai perbedaan antara nilai wajar penyerahan yang dilakukan dan nilai wajar akitiva yang diperoleh. Aktiva dapat dinilai dengan menggunakan biaya historis, biaya kini atau menggunakan gabungaan keduanya. Oleh karena itu, revaluasi terhadap tanah dan gedung diperbolehkan. Depresiasi dan amortisasi harus berhubungan dengan dasar pengukuran yang digunakan terhadap aktiva terkait. Pengeluaran riset dihapusbukukan pada tahun terjadi pengeluaran dan dalam kondisi tertentu biaya pengembangan dapat ditangguhkan.
Amerika Serikat
Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh badan sector swasta, tatapi sebuah lembaga pemerintah juga memiliki kekuasaan untuk menetapkan standarnya sendiri. Kunci utama yang yang menghubungkan dua system kekuasaan yang terbagi ini sehingga dapat bekerja secara efektif adalah SEC Accounting Series Relase No. 150 tahun 1973.
Pengukuran dan pengakuan aturan akuntansi
Perusahaan di AS dibentuk berdasarkan hokum bagian Negara bagian, bukan hokum federal. Setiap Negara bagian memiliki hokum perusahaannya sendiri; secara umum, hokum berisi ketentuan minimal atas pencatatan akuntansi dan penerbitan laporan keuangan secara periodic. Banyak hokum perusahaan ini yang tidak ditegakkan secara ketat dan laporan yang diserahkan kepada badan-badan local sering kali tidak tersedia untuk public.
Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum terdiri dari seluruh standar, aturan, dan regulasi akuntansi keuangan yang harus diperhatikan ketika menyusun laporan keuangan. SFAS merupakan komponen dalam GAAP. Regulasi akuntansi dan auditing di Amerika Serikar mungkin merupakan yang paling padat bila dibandingkan dengan gabungan regulasi Negara lain di dunia secara substansi paling detail disbandingkan nrgara-negara lain.
Pelaporan keuangan
Laporaan keuangan tahunan yang semestinya dibuat oelh sebuah perusahaan AS yang besar meliputi Komponen seperti; (1) Laporan manajemen; (2) Laporan audit independen; (3) Laporan keuangan utama; (4) Diskusi manajemen dan analisis atas hasil operasi dari kondisi keuangan; (5) Pengungkapan atas kebujakan akuntansi dengan pengaruh paling penting terhadap laporan keuangan; (6) Catatan atas laporan keuangan; (7) Perbandingan data laporan keuangan tertentu selama lima tahun atau sepuluh tahun; (8) Data kuartal terpilih.
Pengukuran akuntansi
Pengukuran dengan dasar akrual sangat luas dan pengakuan transaksi dan peristiwa sangat bergantung pada konsep penandingan. Penggabungan usaha harus dicatat sebagai sebuah pembelian. Sedangkan biaya historis untuk menilai aktiva berwujud dan tidak berwujud. Metode LIFO, FIFO, dan rata-rata diperbolehkan dan digunakan secara luas dalam penentuan harga persediaan.

DAMPAK IMPLEMENTASI IFRS BAGI PERUSAHAAN

Perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan andal. Standar akuntansi menetapkan aturan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan, sehingga memungkinkan pembaca untuk dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan yang berbeda.

Standar tidak hanya harus dipahami pihak yang menyusun dan mengaudit laporan keuangan, namun juga harus dipahami oleh pembaca laporan keuangan. Pembaca perlu memahami asumsi dasar, karakteristik laporan keuangan agar dapat memahami makna angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan standar yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik signifikan. BUMN termasuk perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik signifikan karena laporannya diberikan kepada masyarakat. Untuk BUMN yang memiliki transaksi syariah, juga harus menggunakan PSAK Syariah untuk melaporkan transaksi tersebut.
PSAK saat ini sedang dalam proses mengadopsi penuh IFRS (International Financial Reporting Standard) dengan target 2012 proses adopsi akan selesai. Sebenarnya PSAK sejak 1994 disusun dengan menggunakan referensi utama International Accounting Standard. Namun dalam PSAK tidak menyebutkan secara eksplisit jika standar tersebut mengadopsi PSAK. Dalam perkembangannya setelah 1994, PSAK juga menggunakan referensi lain. Ada beberapa PSAK khusus industri disusun untuk digunakan dalam menyusun laporan keuangan perusahaan dalam industri tersebut.Padahal dalam IAS/IFRS, standar tersebut tidak ada.

Setelah Indonesia mengadopsi penuh IFRS, PSAK khusus industri dihapus. PSAK industri yang saat ini telah dicabut adalah PSAK 32 Akuntansi Kehutanan, PSAK 35 Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK 37 Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol, PSAK 31 (revisi 2000) Akuntansi Perbankan dan PSAK 42 Akuntansi Perusahaan Efek.

IFRS adalah standar yang disusun dengan basis transaksi dan perlakukan khusus elemen laporan keuangan bukan industri, sehingga semua standar yang terkait dengan industri dihapus. PSAK yang tidak ada rujukannya dalam IFRS juga dicabut, di antaranya akuntansi waran, anjak piutang, dan restrukturisasi utang piutang bermasalah. Standar ini dicabut karena telah tercakup dalam pengaturan PSAK 50 dan 55 tentang Instrumen Keuangan.

Standar lain yang telah ada namun tidak sesuai dengan IFRS, direvisi dan disesuaikan dengan pengaturan dalam IFRS terbaru. Contohnya PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan yang disesuaikan dengan IAS 1, PSAK 22 tentang Penggabungan usaha berubah nama menjadi Kombinasi Usaha dan isinya disesuaikan dengan IFRS 3 Business Combination. Beberapa standar baru yang sebelumnya tidak ada dalam PSAK, diterbitkan. Sebagai contoh PSAK 13 Properti Investasi yang mengadopsi dari IAS 40 Investment Properties.

PSAK baru yang mengadopsi penuh IFRS efektif berlaku mengikuti keluarnya PSAK tersebut. Mulai tahun 2008, PSAK tersebut sudah ada yang efektif berlaku. Sementara itu ada beberapa PSAK yang baru efektif berlaku 2012. Bahkan saat ini masih ada beberapa IFRS yang belum dikeluarkan exposure draftnya, seperti IFRS 1 Full Adoption dan IAS 41 Biological Asset. Setelah tahun 2012, proses adopsi akan tetap secara konsisten dilakukan karena PSAK baru yang diterbitkan didasarkan pada IFRS yang saat itu telah ada. Ada beberapa PSAK yang telah diadopsi dan IFRSnya telah direvisi, misalnya PSAK 23 Pendapatan. IFRS sebagai standar yang berlaku secara global, menyangkut kepentingan banyak pihak, sehingga penerapan standar yang menimbulkan masalah akan dikritisi sehingga akan dinamis dengan perubahan.

Peran Dewan Standar Akuntansi sebagai penyusun Standar Akuntansi Keuangan dengan adopsi IFRS akan berubah. Dewan tidak lagi bertugas merumuskan atau menyusun standar baru namun melakukan adopsi IFRS. Adopsi tersebut dilakukan dengan mentranslate IFRS/IAS untuk dilihat apakah dapat diterapkan di Indonesia. Jika diperlukan Dewan akan menambahkan atau mengurangi beberapa bagian IFRS. Standar hasil adopsi IFRS pada bagian depan setiap standar menjelaskan IFRS/IAS yang diadopsi dan perbedaan standar tersebut dengan IFRS/IAS yang diadopsi. Perbedaan tersebut ada yang bersifat redaksional, tanggal efektif dan isi standar.

IFRS memiliki tiga ciri utama yaitu Principles Based, lebih banyak menggunakan nilai wajar sebagai dasar penilaian dan pengungkapan yang lebih banyak. Standar yang bersifat principles based hanya mengatur hal-hal prinsip, bukan aturan detail. Konsekuensinya diperlukan professional judgment dalam menerapkan standar. Untuk dapat memiliki professional judgment, seorang akuntan harus memiliki pengetahuan, skill, dan etika karena jika tidak memiliki ketiga hal tersebut maka professional judgment yang diambil tidak tepat. Dalam standar yang lama sebenarnya telah menggunakan dasar nilai wajar, namun nilai wajar diterapkan pada pencatatan awal dan penilaian sesudah pencatatan awal untuk beberapa aset yang memiliki nilai wajar yang dapat diandalkan (aset yang memiliki kuotasi pasar aktif seperti saham). Dalam IFRS penggunaan nilai wajar diperluas bahkan untuk aset biologi (contoh tanaman atau hewan ternak), aset tetap, properti investasi dan aset tidak berwujud sebagai pilihan metode selain metode biaya. IFRS mengharuskan pengungkapan yang lebih luas agar pemakai laporan keuangan mendapatkan informasi yang lebih banyak sehingga dapat mempertimbangkan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan.

Perusahaan menerapkan PSAK secara gradual mengikuti waktu efektif berlakunya standar. Bagi perusahaan yang menggunakan standar industri contohnya perusahaan perbankan, kehutanan, telekomunikasi dan perusahaan penyelenggara jalan tol, tidak boleh menggunakan PSAK lama dan harus mencari referensi PSAK lain yang relevan. Banyak standar yang efektif berlaku tahun 2011 dan akan berlaku tahun 2011. Perusahaan harus memonitor standar-standar baru yang berlaku kemudian review dampak standar baru tersebut terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan.
IFRS juga mengharuskan perusahaan melakukan review atas sistem operasi dan prosedur akuntansi perusahaan. Beberapa standar mengharuskan perusahaan melakukan review atas penggunaan estimasi pada tanggal pelaporan untuk menguji apakah estimasi yang dilakukan masih valid untuk digunakan. SOP akuntansi harus memasukkan prosedur untuk melakukan review untuk mengadopsi ketentuan dalam standar tersebut.

Ada juga standar yang mengharuskan perusahaan merubah sistem akuntansinya, sehingga diperlukan perubahan sistem komputer yang digunakan perusahaan. PSAK terkait instrument keuangan mengharuskan perusahaan mengukur penurunan aset keuangan berdasarkan bukti obyektif aset tersebut. Biaya yang terkait dengan perolehan aset keuangan dalam bentuk pinjaman harus dikapitalisasi menambah nilai aset dan mempengaruhi tingkat suku bunga efektif dari pinjaman tersebut. Pengungkapan tentang risiko aset keuangan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Untuk dapat menerapkan standar tersebut perusahaan harus merubah sistem dalam perusahaan sehingga data-data yang diperlukan tersedia.

Tujuan IFRS adalah :memastikan bahwa laporan keungan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksukan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang :
1. transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan
2. menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS
3. dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna

Dampak penerapan IFRS bagi perusahaan sangat beragam tergantung jenis industri, jenis transaksi, elemen laporan keuangan yang dimiliki, dan juga pilihan kebijakan akuntansi. Ada yang perubahannya besar sampai harus melakukan perubahan sistem operasi dan bisnis perusahaan, namun ada juga perubahan tersebut hanya terkait dengan prosedur akuntansi. Perusahaan perbankan, termasuk yang memiliki dampak perubahan cukup banyak. Perubahan tidak hanya dilakukan pada tingkat perusahaan, namun perlu juga ada perubahan peraturan Bank Indonesia, contohnya tentang penyisihan atas kredit yang disalurkan.

Perusahaan BUMN tidak dapat mengelak untuk menerapkan IFRS. Sebagai perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, BUMN dipersyaratkan oleh regulasi untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan standar. Untuk dapat mengimplementasikan IFRS perusahaan harus menyiapkan sumber daya manusia dan dana yang cukup untuk melakukan pemutakhiran sistem dan SOP yang saat ini telah ada. Komitmen pimpinan perusahaan diperlukan untuk mendukung proses implementasi IFRS tersebut. Besarnya komitmen pimpinan terkadang dipengaruhi oleh kepedulian stakeholder pengguna laporan keuangan. Kementerian BUMN sebagai stakeholder utama BUMN sangat mempengaruhi bagaimana proses implementasi PSAK baru ini dalam perusahaan.
Perusahaan dalam industri sejenis dapat merumuskan dampak perubahan standar ini secara bersama-sama sehingga lebih efisien, Standar yang bersifat principles based dapat diturunkan dalam bentuk pedoman akuntansi untuk industri spesifik yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan dalam industri tersebut.

Perbandingan IFRS dan SAK

1.PSAK mengkombinasikan basis prinsip dan basis aturan sedangkan IFRS berbasis prinsip saja;
2.Jika nilai historis lebih rendah maka disajikan sebesar nilai historis, sedangkan IFRS nilai historis tetap dipergunakan;
3.IFRS ada kecenderungan penyajian nilai harta dan kewajiban sebesar nilai wajar;
4.IFRS menyajikan perbandingan nilai wajar dengan historis;
5.Pada IFRS ada perubahan istilah dan komponen laporan keuangan;
6.Penggunaan profesional Judgment.

Komentar :
Menurut hemat saya, penggunaan PSAK lebih baik dibandingkan dengan IFRS dilihat dari prinsip yang digunakan yaitu basis prinsip dan basis aturan sedangkan IFRS berbasis prinsip saja. Penggunaan IFRS ini membutuhkan biaya yang cukup besar dan waktu yang lama karena Orang-orang Indonesia harus dikirim ke amerika untuk mempelajari IFRS tersebut dan juga merubah Standar Akuntansi Indonesia Ke dalam IFRS. Seharusnya Indonesia tidak seluruhnya mengadopsi Standar tersebut melainkan memilih sebagian yang wajib untuk diadopsi saja. ini sama saja Amerika ingin mendikte atau mengatur dan mencari kelemahan Indonesia