Aktifis antikorupsi Aceh berdemo di depan gedung Pengadilan Negeri Banda Aceh saat persidangan kasus korupsi digelar beberapa waktu lalu. Mereka menyatakan, banyak dugaan kasus korupsi dibiarkan aparat penegak hukum membuat Aceh stagnan.
Ratusan orang antri di depan pintu ruag kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh setiap hari. Hampir semuanya membawa proposal bantuan. Sebagian yang datang adalah kalangan tua dengan berkopiah dan berkain sarung, sebagian lagi anak-anak muda yang mengaku mantan tentara Gerakan Aceh Merdeka.
Inilah satu Keistimewaan Aceh, selain Papua. Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki kewenangan untuk menyalurkan dana bantuan social di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yakni melalui dana kerja gubernur/wakil gubernur yang diajukan sejak tahun 2009, yang besarnya Rp 68 miliar per tahun.
0 komentar:
Posting Komentar